Ratusan Panwaslu Ad Hoc Di Kendal Diaktifkan Kembali

 

KENDAL, Bawaslu – Ratusan jajaran pengawas ad hoc di Kabupaten Kendal diaktifkan kembali. Pengaktifan kembali seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa itu dilakukan melalui video conference (vidcon) di Kantor Bawaslu Kendal Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal yang terhubung langsung dengan jajaran pengawas kecamatan, Minggu, (14 Juni 2020), pagi.

“Iya, Bawaslu Kendal mengaktifkan kembali 59 Panwaslu Kecamatan dengan SK Ketua Bawaslu Kendal No. 471/2020. Juga mengaktifkan 286 Panwaslu Kelurahan/Desa dengan SK Ketua Bawaslu Kendal No. 476/2020,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani.

Langkah tersebut dilakukan pihaknya dengan mendasari pada SE Bawaslu RI No. 0197/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Vidcon pengaktifan pengawas ad hoc yang dipandu Koordinator Sekretariat Sri Wahyuning ini juga dihadiri jajaran pimpinan Bawaslu Kendal yang lain. Yaitu Achmad Ghozali (Kordiv Pengawasan), Firman T. Sudibyo (Kordiv Penyelesaian Sengketa) dan Arief Musthofifin (Kordiv Hukum).

Arief Musthofifin mengatakan dengan terbit dan dibacakan SK secara otomatis tugas Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa aktif kembali. “Selamat bertugas kembali untuk mengawasi Pilkada 2020. SK sudah dibacakan maka secara otomatis rekan-rekan semua sudah aktif kembali mengawasi Pilkada,” terang Arief kepada Panwaslu Kecamatan melalui vidcon.

Sebelumnya, masa tugas Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dinonaktifkan berhubung sebagian tahapan Pilkada ditunda karena Pandemi Covid-2019. Juga berdasarkan SE Bawaslu RI No. 0252/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Surat Ketua Bawaslu RI No. 0255/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.[BK]

Berhemat, Bawaslu Kendal Tak Tambah Anggaran Pengawasan

 

KENDAL, Bawaslu – Pilkada 2020 yang akan digelar di tengah Pandemi Covid-19 menuntut lebih banyak anggaran. Seperti, untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan dan karena jumlah TPS membengkak. Penyelenggara pemilihan di berbagai tempat mengajukan tambah anggaran dengan nilai mencapai milyaran rupiah.

Bagaimana dengan Bawaslu Kendal? Ternyata, Bawaslu Kendal tidak meminta tambah anggaran sepeser pun kepada Pemda Kendal. Namun, Bawaslu Kendal melakukan strategi penghematan dengan cara restrukturisasi anggaran.

Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani mengatakan pihaknya berusaha menghemat anggaran seketat mungkin. “Karena Covid-19, kebutuhan jajaran pengawas berubah dan menuntut anggaran bertambah. Tetapi kami tidak menambah anggaran. Masih sesuai NPHD. Kami berhemat, kami restrukturisasi anggaran,” katanya, Jumat, (12 Juni 2020), siang.

Yang dimaksud menghemat dengan restrukturisasi anggaran oleh Odilia yaitu alokasi anggaran yang tidak bisa digunakan dialihkan untuk kebutuhan lain. “Karena Covid-19, anggaran seperti sosialisasi tidak bisa dipakai, karena tidak boleh berkumpul. Anggaran itu kita gunakan untuk kebutuhan lain,” terangnya.

Korsek Bawaslu Kendal Sri Wahyuning menerangkan item kebutuhan baru lembaganya. “Jumlah TPS di Kendal bertambah. Maka, Pengawas TPS juga akan kami tambah sebanyak 397 orang. Restrukturisasi anggaran itu untuk honor mereka. Juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sederhana,” tambah Sri Wahyuning.

Sri ingin jajarannya aman bertugas. APD yang akan disediakan yaitu masker, sarung tangan latek, hand sanitizer dan face shield untuk memfasilitasi pengawasan di lapangan. “Pengawas itu mobile, beredar di lapangan, mereka harus dilindungi,” lanjut Sri Wahyuning.

“Meskipun berhemat, tidak tambah anggaran, giat pengawasan kami usahakan sebaik mungkin. Bawaslu tetap profesional mengawasi, menangani pelanggran, penyelesaian sengketa maupun penguatan lembaga dan SDM,” pungkas Odilia.

Perlu masyarakat tahu, sesuai SE KPU RI No. 421/2020 bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan digelar 9 Desember jumlah pemilih tiap TPS maksimal hanya 500 orang padahal sebelumnya 800 orang. Sehingga jumlah TPS bertambah banyak. Ini tentu menuntut tambahan tenaga maupun kelengkapan penyelenggaraan.[BK]

Pelatihan Daring, Fritz Ajak Bawaslu Provinsi Perkuat Program Kehumasan

 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi kepemiluan khususnya pengawasan pemilu kepada masyarakat. Hal ini penting supaya masyarakat mengetahui program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

“Masyarakat harus bisa mengetahui dan mengenal kerja pengawasan Bawaslu,” katanya dalam kegiatan pelatihan dalam jaringan ‘Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu’, Kamis (11/06/2020).

Fritz menilai kerja-kerja Bawaslu, terutama program pengawasan, belum tersampaikan dengan baik. Hal ini menjadi tantangan bagi Bawaslu. Pemahaman yang utuh akan memudahkan masyarakat dalam mengenal dan mendukung program Bawaslu.

“Nah, tugas ini diemban bagian hubungan masyarakat. Bawaslu Provinsi harus bisa mendukung program kehumasan tersebut,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu.

Alumni Doktor Ilmu Hukum di Australia ini mengingatkan, peran kehumasan harus mengikuti perkembangan zaman. Setidaknya, Fritz mengimbau agar kegiatan kehumasan bisa memanfaatkan media daring seperti situs web dan media sosial. Dengan memusatkan peran di media daring, Humas bisa memperlihatkan kegiatan terkini dari Bawaslu.

“Pemanfaatan media sosial itu penting. Agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi dan konfirmasi kegiatan Bawaslu,” terangnya.

Dalam pelatihan kehumasan ini, Tenaga Ahli Bawaslu Sulastyo menjelaskan, program kehumasan tidak bisa menggunakan cara yang beragam. Bawaslu Provinsi harus melalui jalan yang sama untuk memperkuat kehumasan. Dia mencontohkan, ada Bawaslu daerah yang lebih fokus ke situs webnya. Sedangkan Bawaslu daerah lain memusatkan penyebaran informasi dari media sosial.

“Bawaslu Provinsi harus memiliki program yang terarah dari penguatan kehumasan. Sehingga, semua Bawaslu Provinsi se-Indonesia terlihat seiringan dalam memanfaatkan teknologi informasi,” jelasnya.

Sulastyo memperlihatkan data yang dihimpun dari kegiatan humas Bawaslu Provinsi dalam memanfaatkan media sosial. Dia menyampaikan, ada sembilan Bawaslu provinsi yang rajin bermedia sosial. Selain itu, media sosial yang sering dimanfaatkan oleh Bawaslu Provinsi adalah facebook, instagram, dan youtube.

“Namun, ada juga media sosial Bawaslu daerah yang belum memperlihatkan kerajinannya dalam menyebarkan konten. Ada juga Bawaslu daerah yang tidak memiliki akun media sosial,” sebutnya.

Lebih jauh lagi, Tenaga Ahli Divisi Hukum dan Humas ini mengatakan, ada Bawaslu Provinsi yang menerbitkan media cetak. Seperti jurnal, majalah, dan buletin. Meskipun begitu, Sulastyo mengharapkan keseragaman dalam program kehumasan. “Bawaslu daerah harus terus belajar untuk bisa menerbitkan media cetak dan memanfaatkan media daringnya,” terangnya.

Pelatihan dari peningkatan kapasitas kehumasan Bawaslu ini diikuti 84 peserta. Bagian Humas Bawaslu sebagai penyelenggara pelatihan ini juga mengundang Komisi Informasi Publik (KIP) dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai narasumber. Program pelatihan daring ini juga sebagai percontohan kepada Bawaslu daerah untuk menyelenggarakan pelatihan daring secara mandiri. Karena situasi pandemik covid-19 mengharuskan kegiatan-kegiatan konvensional ke arah daring.

Sumber : https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelatihan-daring-fritz-ajak-bawaslu-provinsi-perkuat-program-kehumasan

Diskusi Daring Bawaslu Kendal Disambut Antusias Oleh 51 Peserta SKPP

KENDAL – Bawaslu Kendal melaksanakan diskusi daring bersama 51 peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Diskusi dalam bentuk virtual ini dibuka langsung oleh Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta yang memberikan selamat kepada 51 siswa yang sudah mengikuti SKPP, Selasa, 09 Juni 2020.

“Selamat bergabung kepada seluruh peserta SKPP daring Bawaslu. Terimakasih atas semangat kawan-kawan semua. Diskusi daring ini untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait Pemilu. Peserta sekolah kader pengawas partisipatif yang nantinya akan melanjutkan semangat pengawasan pelaksanaan Pemilu,” kata Sri sumanta.

Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani mengucapkan terimakasih kepada peserta SKPP karena sudah berantusias menjadi bagian dari pengawas partisipatif.

“Terimakasih kepada peserta sudah berantusias menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Kendal. Semoga Pilkada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kendal dapat kita laksanakan dan kita awasi dengan baik sehingga terlaksana sesuai dengan asas Pemilihan Umum,” kata Odilia.

Program SKPP yang diselenggarakan Bawaslu RI ini untuk mengajak generasi milenial dalam mengawasi Pemilu dengan menjadi Pengawas Partisipatif di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya sebanyak 69 peserta SKPP yang telah lolos tahap administrasi. Setelah melewati pendidikan audio visual tersisa 51 peserta SKPP Kendal yang tersisa.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga Achmad Ghozali mengatakan diskusi daring yang dilaksanakan Bawaslu Kendal ini bertujuan untuk memperdalam materi pengawasab pemilu dan membuat peserta SKPP lebih mengenal Bawaslu Kabupaten Kendal.

Tren Pelanggaran Netralitas ASN, Abhan: Kerap Dilakukan Di Medsos

 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dalam tren pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap dilakukan melalui media sosial (medsos). Pelanggaran tersebut menurutnya dilakukan sebagai bentuk memberikan dukungan kepada pasangan calon akan maju pada saat kontestasi pilkada.

“Tren pelanggaran ASN paling banyak dilakukan di medsos, seperti mengunduh di media sosial seperti Facebook dan media massa yang sering memberikan dukungan kepada pasangan calon, meskipun mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah sebagai bentuk keberpihakan,” katanya saat memberikan materi kegiatan Webinar Nasional yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengusung tema ASN di Pusaran Kontestasi Pilkada, Selasa (9/6/2020).

Abhan menuturkan, dari data yang dihimpun Bawaslu pada pilkada sebelumnya ada beberapa tren pelanggaran ASN. Jumlah terbanyak penanganan pelanggaran netralitas ASN paling banyak dilakukan ASN memberikan dukungan melalui medsos atau media massa.

“Jumlah paling banyak pertama yaitu ASN memberikan dukungan melalui medsos atau media massa dengan jumlah 112 pelanggaran. Kedua, ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik dengan jumlah 81 pelanggaran. Dan ketiga, ASN melakukan sosialisasi bakal calon melalui Alat Peraga Kampanye (APK) dengan jumlah 34 pelanggaran,” urai dia.

Abhan mengatakan, dari tren pelanggaran tersebut Bawaslu sudah membuat aturan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran khususnya ASN yang melanggar . “Sudah ada peraturan Bawaslu nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Ujarnya.

Terkait tindak lanjut hasil penanganan dugaan pelanggaran, lanjut Abhan, Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) khususnya pelanggaran yang dilakukan kalangan ASN.

“Yang sudah dilakukan antara Bawaslu dan KASN pada tahun 2020 ini sudah direspon baik dan apabila terkait pelanggaranpun KASN menerbitkan rekomendasi langsung,” tuturnya.

Abhan berharap, jika ada revisi Undang-undang ASN, ada aturan tegas terhadap siapa pun ASN yang melakukan pelanggaran, terlebih kewenangan ada dalam ranah KASN.

“Jadi apabila ada perubahan Undang-Undang ASN akan lebih objektif, dimana eksekutor langsung ada pada KASN. Sementara apabila terjadi pelanggaran pidana kami akan diteruskan kepada ranah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu),” ujarnya.

Sumber : https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tren-pelanggaran-netralitas-asn-abhan-kerap-dilakukan-di-medsos

Pengaktifan Panwas Ad Hoc Tunggu KPU Buka Tahapan Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pengaktifan kembali pantia pengawas (panwas) Ad hoc (sementara) menunggu KPU membuka kembali tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sempat ditunda. Menurutnya, Bawaslu menunggu adanya surat keputusan (SK) dari KPU atau Peraturan KPU (PKPU) tentang dimulainya tahapan Pilkada 2020.

“Kami menunggu SK KPU, PKPU, agar mereka (panwas Ad hoc) bisa berjalan lagi, bisa dibuka kembali,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak di Era New Normal yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), Senin (8/6/2020).

Dia menegaskan, apabila tahapan pilkada belum dibuka maka panwas Ad hoc tidak bisa aktif melakukan kerja-kerja pengawasan. “Kalau (tahapan pilkada) tidak dibuka ya tidak bisa aktif. Bagaimana mau mengaktifkan kembali panwascam tanpa pembukaan tahapan? Kita tunggulah KPU untuk membuka tahapan,” jelas Bagja.

Seperti diketahui, Bawaslu melalui surat Nomor 0255/K.BAWASLU/TU.00.00/III/2020 dan Surat Edaran nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 memutuskan pemberhentian sementara panwas Ad Hoc imbas pandemi covid-19. Panwas Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pengawas pemilihan tingkat Kecamatan (Panwascam) serta Pengawas pemilihan tingkat Kelurahan/ Desa telah nonaktif sejak 31 Maret 2020.

Di forum yang sama, Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, tahapan pilkada tidak bisa langsung dilanjutkan pasca adanya keputusan melanjutkan Pilkada 2020 pada 27 Mei 2020 bersama dengan DPR dan pemerintah. Menurutnya, diperlukan penyusunan administrasi seperti pembuatan peraturan, terlebih setelah terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Viryan menjelaskan, dalam pembuatan aturan administrasi seperti PKPU dibutuhkan waktu yang tak singkat. Terlebih saat ini kondisi sosial ekonomi sedang tidak normal karena adanya pandemik covid-19.

“Kita ini dalam konsisi yang tidak normal, tidak mungkin kita menyusun regulasi dua sampai tiga minggu saja seperti dalam keadaan normal. Begitu pula dalam hal anggaran. PKPU Tahapan, jadwal dan program tinggal pengundangan. Kemudian PKPU terkait pelaksanaan kemarin sudah uji publik secara terbuka. Inilah bentuk transparansi dan keterbukaan KPU,” pungkasnya.

Sumber : https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pengaktifan-panwas-ad-hoc-tunggu-kpu-buka-tahapan-pilkada

Diskusi Daring SKPP Bawaslu Kendal

 

Diskusi Daring Siswa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif bersama Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kendal berbasis virtual melalui aplikasi zoom.

Akan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juni 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Bawaslu Kendal

.

.

.

#SahabatBawaslu
#BawasluKabupatenKendal
#BawasluKendal
#BawasluMengawasi
#CegahAwasiTindak
#BawasluAwasiPilkada
#AwasiPilkadaKendal