Literasi Pojok Pengawasan Vol.2 dengan Tema “Merancang Role Model Kampung Pengawasan Partisipatif Berkelanjutan”

Kendal, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 2 dengan tema Merancang Role Model Kampung Pengawasan Partisipatif  yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (7/7/2025).

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,Muhammad Amin diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota Jawa Tengah. 

Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah, Nur Kholiq menyampaikan "merancang role model kampung partisipatif harapannya bisa melaksanakan tugas dan memberikan inovasi-inovasi terkait tugas dan kewajiban kita sebagai pengawas pemilu yaitu dengan mengoptimalkan fungsi pencegahan," ujarya. 

Hadir narasumber dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Umi illiyana menyampaikan pengawasan partisipatif sudah terbentuk sejak tahun 2018 dan di Yogyakarta sendiri baru berdiri dan terbentuk pada tahun 2019. Saat ini ada 44 kampung Desa Apu (anti politik uang). “Dari Bawaslu DIY melakukan seleksi terkait Desa Apu ini memang lahir dari keinginan masyarakatnya dan mampu mengembangkannya yang kemudian ketika sudah terbentuk mereka tidak kebingungan dan tetap memiliki panduan bahwa dengan adanya tujuan Desa Apu ini adalah warga berkomitmen dan menolak politik uang yang ditawarkan,” jelasnya . 

Beliau menambahkan Harapannya kolaborasi antara Bawaslu, desa dan pemerintah Desa Apu bisa tumbuh dan berkembang dan didukung dengan dana.

Narasumber kedua dari Bawasli Kabupaten Kudus, Naily Faila Saufa menjelaskan terkait inovasi pembentukan Desa Apu, “sumbang saran role model kampung pengawasan partisipatif dibentuk melalui penetapan berdasarkan kajian, sosialisasi berkala, pilot project, dan pembentukan relawan dan posko,” jelasnya. 

Bapak Badruzzaman sebagai narasumber ketiga menyampaikan tantangan dari pembentukan Desa Apu yakni "tantangannya adalah mendapat penolakan saat observasi, minimnya anggaran kegiatan, terbatasnya anggaran penerbitan buku, desa mitra masih ada pelaku pelanggaran saat pemilu, semangat pengawasan belum terdampak, dan sebagainya" ujarnya . [BK]