Ngampel Kulon Deklarasi sebagai Desa Pengawasan

Bawaslu, Kendal -- Bawaslu Kendal terus gencar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Kali ini giliran Ngampel Kulon yang mendeklarasikan diri sebagai Desa Pengawasan di Gedung NU Ngampel dalam acara Pengembangan Desa Pengawasan Bawaslu Kendal, Selasa, (21 September 2021) petang.

"Kami, masyarakat Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, bersama Bawaslu Kabupaten Kendal, berkomitmen: Menjadikan Desa Ngampel Kulon sebagai Pelopor Desa Pengawasan," kata Siti Umi Fadhilatun Pemandu Deklarasi ditirukan seluruh peserta.

Kordiv Hukum, Humas, datin Bawaslu Kendal Arief Musthofifin mengingatkan pentingnya pengawasan rakyat dalam Pemilu. "Pengawasan masyarakat sangat penting. Karena Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pastikan delegasi kedaulatan itu dilaksanakan dengan baik sesuai aturan," katanya dalam penyampaian materi.

Sementara Kepala Desa Ngampel Kulon Abdul Aziz menyampaikan komitmennya bersama Bawaslu Kendal. "Terima kasih kepada Bawaslu kami dipercaya sebagai Desa Pengawasan. Kami harap nanti belajar dari Bawaslu kita akan makin tahu tentang politik yang sehat. Agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain," katanya.[BK]

Bawaslu Kendal Jadikan Kedungboto Limbangan Sebagai Desa Anti Politik Uang

KENDAL, Bawaslu – Pengembangan Desa Anti Politik Uang yang pertama sudah terlaksana di Kebumen, Kecamatan Sukorejo, program yang sebelumnya terhenti karena diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali dilaksanakan. Bawaslu Kendal menggandeng masyarakat Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan untuk melaksanakan program ini, (Jumat, 17 September 2021).

“Kami baru saja melaksanakan program Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, lokasi yang jauh tidak menghambat kami untuk membrikan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini sebagai bentuk persiapan pelaksanaan pemilihan yang akan dilakukan pada tahun 2024,” kata Ketua Bawaslu kendal Odilia Amy Wardayani.

Tujuan Bawaslu Kendal membentuk Desa Anti Politik Uang ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakata mengenai larangan politik uang. “Penjelasan secara gamblang kepada masyarakat terkait dampak dan kerugian dari politik uang sangat perlu, sehingga masyarakat lebih mengerti bagaimana harus menyikapi jika menemukan adanya politik uang” kata Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kendal Firman Teguh Sudibyo dalam pemaparan materinya.

Kepala Desa Kedungboto, Turkamun dalam wawancaranya menyampaikan antusias yang tinggi desanya telah terpilih menjadi salah satu desa yang menjadi pelopor Pengembangan Desa Anti Politik Uang. “Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dari Bawaslu menjadi ilmu untuk kita semua. Semoga masyarakat menjadi lebih tau mengenai kegiatan demokrasi dan hal-hal yang dilarang serta sanksi yang diterima apabila melanggar,” kata Turkamun. [BK]

Penerapan Prokes Ketat Akan Dilakukan Pada Pelaksanaan SKKP 2021

 

Kendal, Bawaslu – Bawaslu Kendal mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yaitu Rapat Koordinasi SKPP Tingkat Dasar, melalui zoom meeting dalam rangka mengkoordinasikan kelanjutan rencana pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2021 yang terkendala pandemi sehingga tertunda beberapa waktu dari jadwal semula yaitu pada bulan Juli 2021, Selasa (03 Agustus 2021).

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Solikhatun menyampaikan bahwa SKPP merupakan program nasional. Program ini akan tetap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat termasuk disyaratkannya vaksinasi dan swab pada para peserta SKPP.

“Pihak Bawaslu Kabupaten/Kota yang masuk dalam daftar SKPP tahun ini juga telah diminta berkoordinasi dengan Satgas Pengendalian Covid di daerah masing-masing sehingga sudah dapat dipetakan kemungkinan-kemungkinan dalam penyelenggaraan SKPP di enam titik se-Jawa Tengah,” kata Anik.

Saat ini wilayah Kabupaten Kendal masuk kategori PPKM level 4 makadari itu untuk melaksanakan kegiatan lembaga maupun perjalanan ke luar kota ada protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang harus dilakukan.

“Kita sedang dalam masa PPKM, banyak kegiatan yang belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan. Kita harus mengikuti kebijakan pemerintah karena Kendal masuk dalam zona darurat level 4,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Achmad Ghozali.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Kendal merupaakan satu dari 18 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terpilih mengikuti program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara Nasional.[BK]

 

Hamid Gantikan Ubaidillah di Bawaslu Kendal

 

Kendal, Bawaslu – Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 akan dimulai awal tahun 2022. Untuk mengawasi proses ini tentu dibutuhkan personil yang utuh. Mengingat, awal tahun ini merupakan duka bagi Bawaslu Kendal karena kehilangan salah satu anggota, yakni Ubaidillah, yang lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa.

Namun kini personil pimpinan Bawaslu Kendal sudah lengkap. Bawaslu baru saja melantik Abdul Hamid sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) Ubaidillah di Bawaslu Kendal untuk Sisa Masa Jabatan 2018-2023. “Saya percaya, bahwa saudara akan menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam pelantikan melalui media daring, Jum’at, (23 Juli 2021), siang.

Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani mengucapkan selamat atas dilantiknya Abdul Hamid. “Kami atas nama seluruh keluarga besar Bawaslu Kabupaten Kendal mengucapkan selamat kepada Pak Abdul Hamid yang telah menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kendal,” kata Odilia usai menghadiri pelantikan daring bersama Kordiv Hukum, Humas, dan Datin Arief Musthofifin, di Kantor Bawaslu Jateng, Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang.

Odilia juga mengigatkan pentingnya kerja sama di Bawaslu Kendal. “Selanjutnya, mari kita laksanakan tugas kelembagaan bersama dengan semangat kolektif kolegial. Apalagi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 sudah di depan mata,” terang Odilia.

Jadi, mulai saat ini jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Kendal sudah utuh lima orang. Mereka terdiri dari Odilia Amy Wardayani, Arief Musthofifin, Firman Teguh Sudibyo, Achmad Ghozali, dan Abdul Hamid.[BK]

Puslitbangdiklat Bawaslu RI Kunjungi Bawaslu Kendal, Ada Apa?

 Kendal, Bawaslu – Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI mengunjungi Kantor Bawaslu Kendal untuk menggali informasi dalam rangka menyusun rancang bangun kelembagaan sebagai unit kerja baru jelang Pemilu 2024, Jumat, (28 Mei 2021), petang.

“Saat ini kami sedang menyusun rancang bangun kelembagaan sebelum pelaksanaan Pemilu serentak 2024 terkait peningkatan kapasitas SDM Bawaslu. Kami akan berkunjung ke beberapa unit kerja di daerah baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga kita punya gambaran lima tahun ke depan akan menyusun kegiatan kami seperti apa,” kata Eko Agus Wibisono Kasubag Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah I Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani didampingi Arief Musthofifin (Anggota) dan Sri Wahyuning (Korsek), menyambut dengan antusias kunjungan dari Puslitbangdiklat Bawaslu RI. “Kami sangat senang menjadi Bawaslu Kabupaten pertama yang dikunjungi Puslitbangdiklat bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal. Karena pentingnya peningkatan kapasitas SDM Bawaslu untuk menyambut Pemilu 2024. Dari kunjungan ini kita dapat berdiskusi mengenai kebutuhan peningkatan SDM di Kabupaten Kendal,” kata Odilia.

Jeda waktu sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 ini, Puslitbangdiklat Bawaslu RI menyiapkan kebutuhan peningkatan kapasitas jajaran pengawas Pemilu dan kesekretariatan karena mungkin Pemilu yang akan datang lebih berat dari Pemilu tahun 2019 kemarin.

“Kami mengunjungi Bawaslu Kabupaten/Kota kemudian melakukan pengumpulan data terkait penyusunan rancang bangun kelembagaan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan dan Pengawas Pemilu,” kata Eko.[BK]

Bawaslu Kendal Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Pada Ahli Waris Pengawas Pilkada

 

Kendal, Bawaslu – Berita duka menyelimuti pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020, pasalnya ada Pengawas kelurahan Desa yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas pengawasan. Sebagai bentuk perhatian, Bawaslu Kabupaten Kendal berkesempatan menyerahkan bantuan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Alhmarhumah Puji Astuti Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Johorejo, Kecamatan Gemuh, (Kamis, 15 April 2021) di Kantor Bawaslu kendal.

Puji Astuti yang meninggal dunia karena sakit pada Rabu, 2 Desember 2020 lalu. Sebelumnya seluruh jajaran Pengawas Pelaksanaan Pilkada 2020 dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, sampai dengan Pengawas TPS sudah didaftarkan oleh Bawaslu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugas sebagai pengawas Pemilu. Sehingga ahli waris yang ditinggalkan mendapat santunan. Pemberuian santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42 juta diserahkan kepada ahli waris almarhumah.

Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani menjelaskan, Puji Astuti adalah anggota Panwaslu Desa yang meninggal dunia pada saat melaksanakan pengawasan. “Almarhumah merupakan PKD dari Desa Johorejo, meskipun beliau meninggal sebelum Pilkada terlaksana, namun selama menjadi PKD beliau merupakan sososk yang bertanggung jawab. Hari ini kami menyerahkan santunan kepada ahli waris, semoga santunan ini bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan”, kata Odi.

Santunan diterima langsung oleh ahli waris suami dari almarhumah Bapak Yusuf dan putrinya Evi Budiah Ningsih, pihak keluarga mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu Kendal dan BPJS ketenagakerjaan yang telah memberikan santunan tersebut. “Semoga santunan ini bermanfaat bagi kami. Apalagi bapak saat ini sedang sakit stroke. Terima kasih kepada Bawaslu Kendal dan BPJS atas bantuan ini,” ungkap Evi.

Kepala Bidang Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan, Diky Hardianto mengatakan, almarhumah merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan meninggal dunia Karen sakit, bukan meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak menerima santunan sebesar 42 juta rupiah.[BK]

Bawaslu Jadikan Kebumen Sukorejo sebagai Desa Anti Politik Uang

 

KENDAL, Bawaslu – Pengembangan desa Pengawasaan yang pertama sudah terlaksana di Desa Proto Mulyo, Kec. Kaliwungu Selatan, program yang dilaksanakan selanjutnya yaitu Pengembangan Desa Anti Politik Uang. Bawaslu Kendal menggandeng masyarakat desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo untuk melaksanakan program ini, (Rabu, 07 April 2021).

Sebelumnya Bawaslu Kendal sudah melaksanakan program Pengembangan Desa Pengawasan, kegiatan kedua ini merupakan Pengembangan Desa Anti Politik Uang. “Kami memilih melaksanakan di Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo karena karena kami mencintai Desa Kebumen. Sosialisasi ini sebagai bentuk persiapan pelaksanaan pemilihan yang akan dilakukan pada tahun 2024,” kata Ketua Bawaslu kendal Odilia Amy Wardayani dalam sambutannya.

Tujuan Bawaslu Kendal membentuk Desa Anti Politik Uang ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakata mengenai larangan politik uang. “Penjelasan secara gamblang kepada masyarakat terkait dampak dan kerugian dari politik uang sangat perlu, sehingga masyarakat lebih mengerti bagaimana harus menyikapi jika menemukan adanya politik uang” kata Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kendal Firman Teguh Sudibyo dalam pemaparan materinya.

Kepala Desa Kebumen Nuryanti Dewi merasa senang desanya terpilih menjadi salah satu desa yang menjadi pelopor Pengembangan Desa Anti Politik Uang. “Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dari Bawaslu menjadi ilmu untuk kita semua. Semoga kita menjadi lebih tau mengenau kegiatan demokrasi. Sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang berdampak pada pelanggaran,” kata Nuryanti. [BK]