Dialog Interaktif Kepemudaan Bawaslu Kendal dan Karang Taruna Abhinaya

 

Kendal, Bawaslu – Bawaslu Kendal mengisi acara Dialog Interaktif Kepemudaan dengan tema Dampak Pandemi Covid-19 dan Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi yang digelar di Balai Desa Magelung, Kaliwungu selatan, Minggu (31 Oktober 2021).

Kegiatan ini bertujuan mengajak para pemuda Desa Magelung yang berperan sebagai agen untuk menolak politik uang. Hadir dalam acara Kepala Desa Magelung Muhammad Edi, Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani,  Firman Teguh Sudibyo (Kordiv. Penanganan Pelanggaran), dan Abdul Hamid (Kordiv. Penyelesaian Sengketa).

“Untuk persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, saya tidak ingin generasi muda belum memahami bahaya politik uang. Bawaslu Kendal akan terus memberikan sosialisasi agar masyarakat tau bahwa politik uang merupakan hal yang melanggar hukum dan dampak dari politik uang juga sangat merugikan,” kata Odilia.

Kepala Desa Magelung Muhammad Edi memberikan respons positif terkait adanya kegiatan bersama yang dilakukan antara Bawaslu Kendal dan Karang Taruna Desa Magelung. “Ini menunjukkan semangat dari para pemuda Desa Magelung untuk mengetahui lebih jauh mengenai demokrasi. Desa Magelung ini memiliki wilayah yang sangat luas, apabila benar-benar digarap secara maksimal, pemuda-pemuda kita bisa menghasilkan potensi yang luar biasa,” ungkap Edi.

Bawaslu Kendal berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat berpartisipasi menjadi pengawas partisipatif dan menyadari pentingnya pengetahuan tentang demokrasi. Karena masyarakat merupakan sasaran dari para penjahat demokrasi. Oleh karena itu, jika masyarakat dapat diajak bekerjasama maka akan lebih mudah bagi Bawaslu untuk menegakkan demokrasi yang bersih.[BK]

Kelurahan Anti Politik Uang Langenharjo Kembali Dibina Bawaslu Kendal

 Kendal, Bawaslu – Pada tahun 2019 Bawaslu Kendal sudah pernah membentuk Desa Anti Politik Uang. Sosialisasi dilakukan dan diresmikan di tiga desa, setelah dua tahun berjalan salah satu desa mendapat pembinaan kembali mengenai Anti Politik Uang. Pembinaan ini dilaksanakan di Prum BTN, Kelurahan Langenharjo Kendal, Sabtu petang (17 Oktober 2021).

“Dua tahun yang lalu tepatnya dibulan November 2019 kami sudah membentuk Desa Anti Politik Uang ditiga desa yaitu Desa Pagersari Kecamatan Patean, Salamsari Kecamatan Boja dan Langenharjo Prum BTN Kecamatan Kendal. Hari ini kami melakukan Pembinaan Kelurahan Anti Politik Uang di Prum BTN Kendal sebagai bentuk persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang akan berlangsung ditahun 2024,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani dalam sambutannya.

Sosialisasi berjalan dengan baik karena warga BTN menyambut dengan antusias dan aktif berdiskusi dalam kegiatan pembinaan Kelurahan Anti Politik Uang ini. “Warga BTN Kendal sangat aktif bertanya dan berdiskusi, sejak dibentuk menjadi Kelurahan Anti Politik Uang di tahun 2019, warga Kelurahan Langenharjo konsisten menolak politik uang pada Pilkada tahun 2020,” kata Odi.

Masyarakat Kelurahan Langenharjo Prum BTN menyambut antusias kelurahannya dapat mengikuti Pembinaan Kelurahan Anti Politik Uang. Sebagai wujud persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 agar lebih memahami apa itu politik uang dan bagaimana cara menyikapi jika ditemukan politik uang untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.

“Warga Langenharjo kebanyakan berprofesi sebagai PNS dan ASN sehingga wajib mengetahui sanksi yang diterima apabila melakukan politik uang. Kalaupun mereka sudah paham betul, semoga ilmu yang kami terima dapat kami berikan kepada orang lain terutama saudara kita yang masih kurang memahami bahaya Politik Uang,” kata Lurah Langenharjo Dwi Ani Laksitawati.[BK]

 

Kendal, Bawaslu – Kontingen Kendal mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 yang diadakan oleh Bawaslu RI. Sejumlah 514 Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya 304 Bawaslu Kabupaten/Kota yang mendapatkan kesempatan mengikuti SKPP. Di Jateng sendiri ada 18 Bawaslu Kabupaten/Kota dari 35 Bawaslu Kabupaten/Kota yang bisa mengirim peserta SKPP. Bawaslu Kendal menjadi salah satu dari 304 dan 18 Bawaslu yang mengirim peserta SKPP.

SKPP Tingkat Dasar dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar, bertepatan di The Alana Hotel dan akan berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 6 hingga 8 Oktober 2021. Acara di mulai pukul 13.00 WIB dibuka oleh Anggota Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH secara daring. Hadir dalam acara pembukaan SKPP tingkat dasar Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta, Sri Wahyu Ananingsih, Rofiuddin, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka serta Forkompimda Kabupaten Karanganyar. Turut serta mengantarkan 5 pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota yg menjadi peserta kegiatan, Rabu, (06 Oktober 2021).

Sebelumnya, pendaftaran untuk menjadi calon kader SKPP telah dibuka pada tanggal 24 hingga 28 Mei 2021. Dari 84 pendaftar di Kabuapten Kendal sebanyak 18 orang yang akhirnya lolos dan dapat mengikuti SKPP tingkat dasar secara Luring. “Kabupaten Kendal menjadi salah satu Kabupaten yang dapat mengikuti SKPP. Hari ini sebanyak 18 peserta SKPP dari Kendal dengan rincian 12 laki-laki dan 6 perempuan mengikuti kegiatan SKPP tingkat dasar bersama Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kendal Achmad Ghozali. [BK]

Bawaslu: Awasi Pemilu, Jaga Kedaulatan Rakyat

Kendal, Bawaslu -- Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Kendal gencar membangun komitmen bersama warga masyarakat Kabupaten Kendal untuk menjaga kedaulatan itu.

"Bapak Ibu semua memiliki kedaulatan. Kedaulatan itu dilaksanakan melalui sarana Pemilu," kata Kordiv Hukum Bawaslu Kendal Arief Musthofifin dalam Deklarasi Desa Tratemulyo sebagai Desa Pengawasan, Kamis, (30 September 2021), di Balai Rembug Dukuh Desa Tratemulyo, Weleri.

Arief menerangkan pula bahwa pendelegasian kedaulatan itu harus dijaga supaya tidak disalahgunakan. "Mari jaga kedaulatan itu bersama-sama dengan cara mengawasi proses Pemilu agar sesuai tata aturan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tratemulyo Ari Sigit Cahyono menyambut baik Bawaslu. "Kami sangat berterima kasih Tratemulyo dijadikan Desa Pengawasan. Komitmen kami jelas yaitu ikut mengawasi Pemilu 2024 secara partisipatif agar Pemilu berhasil dan mendapat pemimpin yang amanah," katanya.

Hal itu juga sesuai isi deklarasi Desa Tratemulyo yang dibacakan Aliyah Warga Tratemulyo dan diikuti peserta. "Berkomitmen menjadikan Desa Tratemulyo sebagai Pelopor Desa Pengawasan. Mendukung tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum," ucap seluruhnya.

Dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat melalui Pemilu, selain Tratemulyo (Weleri), ada tiga desa lain yang sudah deklarasi sebagai Desa Pengawasan pada 2021 ini. Yaitu, Protomulyo (Kaliwungu Selatan), Ngampel Kulon (Ngampel), dan Mojo (Ringinarum).(BK)

Bawaslu: Kendalikan Jempolmu Saat Pemilu

Kendal, Bawaslu — Pemilu 2024 sudah ramai dibincangkan. Bawaslu Kendal mengingatkan masyarakat bahwasanya di antara sumber persoalan dalam Pemilu adalah jempol tangan. Bila jempol seseorang tidak terkendali maka bisa berurusan dengan masalah hukum.

“Jempol tangan Anda semua bisa jadi sumber masalah Pemilu,” kata Arief Musthofifin Kordiv Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kendal pada Sosialisasi Pelanggaran Medsos dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Kendal, di Balai Desa Johorejo, Gemuh, Kamis, (23 September 2021), siang.

“Yakni bilamana jempol Anda untuk like, komen, dan mengunggah hal-hal terlarang dalam Pemilu. Seperti, menghina, hasut, adu domba, menebar isu sara, fitnah dan kebohongan, juga menebar ancaman melalui medsos,” lanjut Arief.

Selain Bawaslu, Diskominfo Kendal juga mengingatkan pengaruh besar media sosial yang harus disikapi bijak. “Bahwa sebagai infuencer, seseorang dapat memberi pengaruh besar melalui medsos. Karena melalui medsos informasi lebih cepat menyebar,” terang Juweni Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kendal yang juga hadir sebagai narasumber.

Sementara Komisioner KPU Kendal Zainut Tholibin menyampaikan maksud acaranya berada di Johorejo. “Johorejo ini termasuk rawan partisipasi karena hanya sekitar 65 persen yang menggunakan hak pilih. Ideal pemilih mencapai 77,5 persen,” katanya. Zainut berharap ke depan partisipasinya meningkat.(BK)

Ngampel Kulon Deklarasi sebagai Desa Pengawasan

Bawaslu, Kendal -- Bawaslu Kendal terus gencar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Kali ini giliran Ngampel Kulon yang mendeklarasikan diri sebagai Desa Pengawasan di Gedung NU Ngampel dalam acara Pengembangan Desa Pengawasan Bawaslu Kendal, Selasa, (21 September 2021) petang.

"Kami, masyarakat Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, bersama Bawaslu Kabupaten Kendal, berkomitmen: Menjadikan Desa Ngampel Kulon sebagai Pelopor Desa Pengawasan," kata Siti Umi Fadhilatun Pemandu Deklarasi ditirukan seluruh peserta.

Kordiv Hukum, Humas, datin Bawaslu Kendal Arief Musthofifin mengingatkan pentingnya pengawasan rakyat dalam Pemilu. "Pengawasan masyarakat sangat penting. Karena Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pastikan delegasi kedaulatan itu dilaksanakan dengan baik sesuai aturan," katanya dalam penyampaian materi.

Sementara Kepala Desa Ngampel Kulon Abdul Aziz menyampaikan komitmennya bersama Bawaslu Kendal. "Terima kasih kepada Bawaslu kami dipercaya sebagai Desa Pengawasan. Kami harap nanti belajar dari Bawaslu kita akan makin tahu tentang politik yang sehat. Agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain," katanya.[BK]

Bawaslu Kendal Jadikan Kedungboto Limbangan Sebagai Desa Anti Politik Uang

KENDAL, Bawaslu – Pengembangan Desa Anti Politik Uang yang pertama sudah terlaksana di Kebumen, Kecamatan Sukorejo, program yang sebelumnya terhenti karena diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali dilaksanakan. Bawaslu Kendal menggandeng masyarakat Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan untuk melaksanakan program ini, (Jumat, 17 September 2021).

“Kami baru saja melaksanakan program Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, lokasi yang jauh tidak menghambat kami untuk membrikan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini sebagai bentuk persiapan pelaksanaan pemilihan yang akan dilakukan pada tahun 2024,” kata Ketua Bawaslu kendal Odilia Amy Wardayani.

Tujuan Bawaslu Kendal membentuk Desa Anti Politik Uang ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakata mengenai larangan politik uang. “Penjelasan secara gamblang kepada masyarakat terkait dampak dan kerugian dari politik uang sangat perlu, sehingga masyarakat lebih mengerti bagaimana harus menyikapi jika menemukan adanya politik uang” kata Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kendal Firman Teguh Sudibyo dalam pemaparan materinya.

Kepala Desa Kedungboto, Turkamun dalam wawancaranya menyampaikan antusias yang tinggi desanya telah terpilih menjadi salah satu desa yang menjadi pelopor Pengembangan Desa Anti Politik Uang. “Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dari Bawaslu menjadi ilmu untuk kita semua. Semoga masyarakat menjadi lebih tau mengenai kegiatan demokrasi dan hal-hal yang dilarang serta sanksi yang diterima apabila melanggar,” kata Turkamun. [BK]