Bawaslu Kendal Temukan Data Keanggotaan Ganda Dalam SIPOL

Kendal, Bawaslu – Tahapan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 sedang berlangsung. Dari hasil pengawasan dan pencermatan melalui akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU yang diberikan pada Bawaslu, ditemukan ribuan data berpotensi ganda dalam keanggotaan parpol. Surat terkait saran perbaikan diberikan pada KPU Kendal agar dapat ditindak lanjuti, Kamis, (25 Agustus 2022). Turut hadir di kantor KPU Kendal, Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani dan Abdul Hamid selaku Anggota Bawaslu Kendal serta didampingi oleh 5 orang staf Bawaslu Kabupaten Kendal, “Kedatangan kami ke KPU Kendal dalam rangka memberikan surat saran perbaiakn hasil pencermataan kegandaan keanggotaan parpol. Hasil pencermatan kami menemukan potensi kegandaan anggota dalam satu parpol maupun antar parpol,” kata Hamid selaku leading sector pengawasan tahapan verifikasi administrasi. Data potensi keanggotaan ganda yang ditemukan Bawaslu Kendal berfariasi baikitu satu parpol maupun antar parpol. Presentase data yang berpotensi ganda sejumlah 25,26% dari keseluruhan data keanggotaan. Jumlah tersebut didapat dari hasil pencermatan Bawaslu Kendal terhadap data dalam SIPOL KPU. Anggota KPU Kendal Rokhimudin dan Nurul Akhirin menyambut baik kedatangan Bawaslu Kendal dan menerima saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kendal. KPU Kendal telah menyelesaikan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. “Kami telah menyelesaikan verifikasi administrasi 23 partai politik yang menyerahkan 35.436 keanggotaan. Prinsipnya saran dan perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kendal akan segera kami tindak lanjuti dengan cara melakukan penelitian kembali terhadap data-data yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kendal.” Ucap Rokhimudin. Selama tahapan verifikasi administrasi, Bawaslu Kendal melakukan pengawasan langsung ke KPU Kendal untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[BK]

Bawaslu Kendal Utamakan Sosialisasi Pencegahan Partai Politik Di KPU Kendal

Kendal, Bawaslu – Tahapan Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu sudah dimulai sejak tanggal satu Agustus 2022. Bawaslu Kendal turut hadir dalam Sosialisasi Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kendal. Sebanyak 20 partai politik hadir pada kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kenda.

Pada kesempatan ini Abdul Hamid Kordiv Penyelesaian Sengketa menyampaikan bahwa Bawaslu Kendal telah memetakan potensi kerawanan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. “Kami telah memetakan potensi kerawanan. Selain itu layanan online juga telah kita buat, posko pengaduan keanggotaan partai politik juga tidak luput kami awasi,” kata Hamid dalam penyampaian materinya, Jumat, (12 Agustus 2022).

Bawaslu Kendal dalam mengawasi tiap tahapan selalu mengedepankan langkah pencegahan sesuai amanat Bawaslu RI. “Kami telah memberikan surat himbauan kepada 20 partai politik yang ada di Kabupaten Kendal yang telah mendaftarkan diri di KPU RI. Surat himbauan berisi untuk selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Hamid.

Ketua KPU Kendal Hevy Indah Oktaria dalam sambutannya mengatakan kegiatan KPU Hari ini merupakan tindak lanjut dari perintah KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan rapat koordinasi. Sekaligus sosialisasi pendaftaran dan verifikasi parpol yaitu sosialisasi peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.[BK]

Buku ‘Menyalakan Obor Sejarah Bawaslu Kendal’ Diluncurkan

Kendal, Bawaslu – Kiprah lembaga pengawas pemilu dalam menjaga demokrasi di Kabupaten Kendal merupakan fakta sejarah yang patut diabadikan. Di antara cara mengabadikan peristiwa historis ini melalui buku. Pada Rabu (3 Agustus 2022) malam dilaksanakan Peluncuran dan Bedah Buku ‘Menyalakan Obor Sejarah Bawaslu Kendal (Napak Tilas Pengawas Pemilu 2004-2023)’ oleh Bawaslu Kabupaten Kendal di Jl. Kyai Gembyang No. 23 Ngilir Kendal. Buku terbitan Bawaslu Kendal Jateng setebal XIV+258 halaman yang telah mendapat ISBN dari Perpustakaan Nasional ini mengulas sejarah pengawas pemilu sejak Pemilu 2004. “Buku ini sebagai wujud napak tilas pengawas pemilu sejak 2004 sampai 2023,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani saat peluncuran buku.

Sambung Odilia, hal tersulit penyusunan buku ini diserahkan kepadanya dalam penulisan. “Saya diberi tugas paling sulit oleh Mas Editor untuk menulis Panwas 2004 dan 2005. Sumber dokumen sangat minim. Ada pun sumber wawancara, ketika ditanya momentum apa yang diawasi, jawabnya sudah lupa,” lanjutnya sambil disambut tawa hadirin. Editor Buku, Arief Musthofifin, pada paparannya menyampaikan cuplikan isi keseluruhan buku. “Sejak sembilan belas tahun lalu, terhitung sudah sepuluh kali pengawas tingkat Kabupaten Kendal dibentuk. Sembilan kali dibubarkan karena bersifat sementara (ad hoc), satu kali bersifat permanen yaitu Bawaslu Kendal 2018-2023,” katanya. Ada pun Judul menyalakan obor mengandung suatu filosofi. “Sejarah adalah obor. Jangan sampai kita ‘kepaten obor’ atau kehilangan sejarah,” terang Arief. “Kini obor sejarah Bawaslu Kendal sudah dinyalakan. Harapan kami, terangnya terus memancar dan bisa dilanjutkan di masa mendatang,” imbuhnya.

Bedah buku berlangsung santai dan gayeng hingga jelang tengah malam. Para tokoh dunia pengawasan pemilu tampil di depan. Yaitu Slamet Mulyono (Akademisi dan Anggota Panwas Kabupaten Kendal 2004), Supriyadi (Praktisi Hukum dan Ketua Panwas Kabupaten Kendal 2009, 2010, 2013, 2014, dan 2015) sebagai pembedah, dan Keynote Speak dari Muhammad Rofiuddin (Anggota Bawaslu Jateng/ Kordiv Humas). Rofiuddin, yang juga penanggung jawab program buku di Bawaslu Jateng mengisahkan bahwa pembuatan buku sejarah pengawas pemilu secara internal lembaga Bawaslu hanya dilakukan di 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jateng. “Waktu menyelesaikan buku ini cukup singkat, sekitar lima bulan terhitung sejak Januari saat rapat koordinasi pertama untuk pemberian tugas, dengan total delapan kali koordinasi dan semua dilakukan via daring,” katanya. Rofiuddin menyadari bahwa buku yang dibuat Bawaslu Kendal bukan karya sempurna atau baru mengulas permukaan sejarah. Masih perlu upaya penulisan lagi agar lebih utuh. “Buku sejarah pengawas pemilu ini akan lebih sempurna jika ditulis oleh bapak ibu sebagai pelaku sejarah pengawasan karena lebih tahu persis peristiwanya,” imbuhnya. Riuh rendah canda tawa turut menghiasi bedah buku. Apalagi dihadari pelaku sejarah atau para pengawas pemilu di Kabupaten Kendal sejak masa 2004, stakeholder, insan pers, Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) dan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu RI dari Kabupaten Kendal.[BK]

Sengketa Proses Pemilu Bisa Dimediasi

Kendal, Bawaslu – Potensi sengketa proses pemilu ada di depan mata. Pasalnya, Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik (parpol). Tahapan penentu keikutsertaan parpol dalam pemilu ini dimulai 29 Juli hingga 14 Desember 2022. Praktis, Bawaslu mengawasi sekaligus memetakan potensi kerawanan akan terjadinya sengketa proses pada tahapan ini. “Ujung tombak pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 adalah Divisi Penyelesaian Sengketa,” kata Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng Heru Cahyono dalam Rakorwil Simulasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jateng yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Kendal pada Selasa dan Rabu (2-3 Agustus 2022). Rakorwil yang melibatkan delapan belas Bawaslu Kabupaten/Kota di Jateng ini sebagai wujud kesiapan lembaganya untuk menyelesaian sengketa. “Potensi sengketa proses pemilu ada di hadapan kita. Kita hari ini belajar dan meningkatkan kapasitas dalam memediasi para pihak yang bersengketa,” lanjut Heru Cahyono. -"display: block; padding: 1em 0px; text-align: center;">

Totalitas Bawaslu Kendal Dalam Laksanakan Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu, Kendal – Persiapan yang dilakukan Bawaslu Kendal untuk melaksanakan Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sangat matang. Simulasi dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dimulai pada hari Kamis, (23 Juni 2022), hingga Selasa, (28 Juni 2022). Lamanya waktu simulasi ini dikarenakan seluruh proses simulasi dilaksanakan agar dapat dipahami oleh pimpinan maupaun sekretariat Bawaslu Kendal tanpa terkecuali. “Kami melaksanakan Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dimulai dari simulasi penerimaan laporan dan simulasi registrasi permohonan di hari Kamis, kemudian dilanjutkan simulasi mediasi dan ditutup dengan simulasi sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu,” kata leadingsector kegiatan Kordiv Penyelesaian Sengketa Abdul Hamid.

Pelaksanaan Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dibuat semirip mungkin dengan kejadian yang sebenarnya. Hal itu bertujuan agar dapat lebih mudah dipahami oleh seluruh jajaran di Bawaslu Kendal karena nantinya semua akan terlibat. “Segala komponen dalam pelaksanaan simulasi ini kami buat semirip mungkin dengan kejadian asli. Bahkan seting ruang tata letak komponen yang dibutuhkan hingga naskah yang kami gunakan dibuat semirip mungkin. Semoga dengan dilaksanakannya simulasi ini SDM sekretariat Bawaslu Kendal menjadi paham ketika nanti ada sengketa pada proses pemilu,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayan.[BK]

Bawaslu Kendal 'Sidangkan' Sengketa Proses Pemilu

Kendal, Bawaslu – Pemilu 2024 berpotensi adanya sengketa proses pemilu. Di sini Bawaslu menjadi tumpuan penting para pencari keadilan agar mendapat solusi terbaik. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, Bawaslu Kendal menggelar Simulasi Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Selasa, (28 Juni 2022), di ruang sidang Bawaslu Kendal, Jl. Kyai Gembang No. 23 Ngilir Kendal.

Persidangan adjudikasi merupakan tugas melekat bagi Bawaslu Kendal. Sehingga harus bersiap atas segala sesuatunya manakala sidang yang sesungguhnya benar-benar digelar. “Sidang simulasi ini sengaja kami gelar untuk meningkatkan kesiapan lembaga dalam menyelesaian sengketa proses Pemilu 2024,” terang Ketua Majelis Simulasi Sidang Adjudikasi Arief Musthofifin usai persidangan.

Sidangan adjudikasi bukan satu-satunya yang disimulasikan. Sebelum adjudikasi, hari-hari sebelumnya dilaksanakan simulasi penerimaan permohonan sengketa. “Sebelum simulasi adjudikasi, sudah lebih dulu simulasi penerimaan permohonan sengketa, dari permohonan lalu kami plenokan,” imbuh Kordiv Penyelesaian Sengketa Abdul Hamid. 

 Hamid melanjutkan bahwasanya simulasi tidak hanya kali ini saja. “Pada kesempatan yang akan datang kita akan buat lagi simulasi penyelesaian sengketa proses dengan beragam konsep dan kasus. Saat ini kita baru simulasikan kasus sengketa proses pendaftaran calon legislatif,” lanjut Hamid. 

Dalam simulasi sidang ini terlibat pula sebagai anggota majelis yaitu Odilia Amy Wardayani dan Firman Teguh Sudibyo. Namun, komposisi majelis tidak bersifat permanen. “Pada simulasi berikutnya akan ada pergantian komposisi majelis sidang dengan beragam kasus lain,” tutup Arief.[BK]

Bawaslu Kendal Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu

Kendal, Bawaslu – Tahapan Pemilu resmi dibuka pada tanggal 14 Juni 2022. Guna mengawal kelancaran setiap tahapan yang nantinya akan berlangsung Bawaslu secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 yang ditandai dengan peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024. Pendaftaran pemantau pemilu dibuka lebih awal dari tahapan yaitu tanggal 10 Juni 2022. Pada pengawasan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu.

“Bawaslu telah membuaka pendaftaran pemantau pemilu yang ditandai dengan peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024. Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 penting untuk mempermudah komunikasi antara Bawaslu dengan pemantau pemilu yang merupakan mitra kerja strategis Bawaslu. Dengan adanya meja Layanan, Bawaslu juga bermaksud membuka akses keterlibatan masyarakat seluas-luasnya dalam memantau proses tahapan Pemilu 2024,” kata Abdul Hamid Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kendal yang saat ini sementara menjadi penanggungjawab Divisi Pengawasan dan Hubal.

Bawaslu berharap Meja Layanan Pemantau Pemilu dapat meningkatkan partisipasi dalam pemantauan pemilu, baik dalam jumlah lembaga dan perseorangan yang terakreditasi, maupun dalam hal aktivitas dan fokus pemantauannya. “Keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu mutlak diperlukan. Komitmen Bawaslu dengan memfasilitasi individu yang terpanggil memantau pemilu untuk dapat bergabung dengan lembaga pemantau berbadan hukum,” kata Hamid

Seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat secara umum dapat melaporkan kepada Bawaslu jika terdapat indikasi maupun bukti ketidak netralan pemantau pemilu. Selain itu, pemantau pemilu harus berkomitmen tinggi untuk menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada jajaran Bawaslu sesuai dengan program dan wilayah pemantauannya. Selain untuk monitoring dan konsolidasi data pengawasan, hal ini bertujuan untuk memperkaya analisis tindak lanjut serta sebagai bahan evaluasi kegiatan pengawasan secara komprehensif.[BK]